Indonesia memiliki potensi zakat nasional yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal. Pada 2023, zakat yang berhasil dihimpun baru sekitar Rp 32 triliun. Di sisi lain, Malaysia telah menunjukkan capaian yang signifikan dalam pengelolaan zakat dengan sistem yang terstruktur, transparan, dan didukung regulasi kuat.
Melihat keberhasilan tersebut, studi banding ke Malaysia menjadi langkah penting bagi lembaga zakat dan kemanusiaan di Indonesia. Berikut beberapa alasan utama:
1. Sistem Terpusat dan Terkoordinasi
Malaysia menerapkan model pengelolaan zakat yang terpusat. Setiap negara bagian memiliki lembaga resmi, seperti Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), yang beroperasi secara sistematis dan legal.
Berbeda dengan Indonesia yang lebih desentralistik, di mana pengelolaan zakat dilakukan oleh ratusan lembaga baik pemerintah (BAZNAS) maupun swasta (LAZ). Keberagaman ini memperkaya ekosistem, namun menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi dan pengawasan.
2. Regulasi yang Kuat
Di Malaysia, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga kewajiban hukum. Setiap Muslim yang memenuhi kriteria diwajibkan membayar zakat.
Dukungan regulasi ini membuat penghimpunan zakat berjalan optimal. Sebagai contoh, pada tahun 2023 MAIWP berhasil menyalurkan lebih dari RM 1 miliar hanya dari satu wilayah. Hal ini kontras dengan kondisi di Indonesia, yang meskipun memiliki UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, implementasinya masih bersifat sukarela.
3. Integrasi dengan Sistem Perpajakan
Salah satu keunggulan Malaysia adalah adanya insentif pajak yang jelas. Zakat yang dibayarkan dapat langsung mengurangi jumlah pajak terutang (tax rebate).
Di Indonesia, zakat hanya menjadi pengurang penghasilan bruto. Perbedaan ini memberikan dorongan signifikan bagi masyarakat Malaysia untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
4. Pemanfaatan Teknologi dan Transparansi
Malaysia telah memanfaatkan teknologi secara optimal dalam layanan zakat. Sistem pembayaran online yang terintegrasi, audit berkala, serta laporan publik profesional meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.
Indonesia juga mulai mengembangkan digitalisasi, terutama di BAZNAS dan beberapa LAZ, tetapi penerapannya masih belum merata. Padahal, teknologi dan transparansi yang seragam dapat menjadi penggerak utama modernisasi zakat di Indonesia.
5. Edukasi Zakat yang Terstruktur
Edukasi zakat di Malaysia dilakukan secara sistematis. Sosialisasi dilakukan melalui kurikulum pendidikan formal serta media arus utama, sehingga kesadaran masyarakat tumbuh sejak dini.
Hasilnya, zakat dipahami bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Di Indonesia, upaya edukasi memang sudah berjalan, namun tantangan terbesar adalah menjangkau masyarakat yang beragam secara geografis dan kultural.
Studi banding ke Malaysia memberikan kesempatan bagi lembaga zakat dan sosial di Indonesia untuk mempelajari praktik terbaik dalam tata kelola zakat. Dari sistem yang terpusat, regulasi yang kuat, insentif pajak, hingga digitalisasi dan edukasi publik, Malaysia telah membuktikan keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi zakat.
Melalui program studi banding yang diinisiasi oleh Institut Fundraising Indonesia (IFI), lembaga zakat dan sosial Indonesia dapat memperluas jejaring internasional, memahami praktik terbaik, dan mengadaptasi pendekatan yang relevan dengan konteks lokal.
Dengan pembelajaran ini, diharapkan Indonesia mampu memperkuat sistem zakat nasional agar lebih terintegrasi, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Tentang Acara
✨ Program Studi Banding Malaysia: Benchmarking Zakat & Wakaf, Akselerasi Indonesia
📅 20–22 November 2025
📍 Kuala Lumpur – Selangor, Malaysia
🔎 Destinasi utama: PPZ Malaysia, MAIWP, Lembaga Zakat Selangor, Institut Kemahiran Baitulmal (IKB)
📲 Informasi & Pendaftaran:
Hubungi Minfi – 0852-1588-4422
